URAIAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN (PPK)

URAIAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN

B.      PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1           1. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DPA:

1. Menyusun jadwal waktu pelaksanan kegiatan termasuk rencana penarikan dana;

2.Menyusun perhitungan kebutuhan UP/ TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/ TUP;dan

3.Mengusulkan revisi POK/ DIPA kepada KPA.

b.Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;

c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;

d.Melaksanakan kegiatan swakelola;

e.Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;

f.  Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;

g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara:

1. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/ atau

2.Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/ surat keputusan yang menjadi persyaratan/ kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

h.Membuat dan menandatangani SPP;

i.   Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA

1.Pelaksanaan kegiatan;

2.Penyelesaian kegiatan; dan

3.Penyelesaian tagihan kepada negara.

j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

k.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

l.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;

2.Memastikan telah terpenuhnya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

3.Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;

4.Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan

5.Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa.      

              2. Dalam menerbitkan SPP, PPK melakukan pengujian yang meliputi:

a. Kelengkapan dokumen tagihan;

b.Kebenaran perhitungan tagihan;

c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;

d.Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa;

e.Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak;

f.  Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan

g. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimanan yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak.

Catatan sebelumnya Uraian Tugas Pengelola Keuangan (KPA)

Sumber : Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran Transaksi Pembayaran Nontunai  Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI